Kerikil.id | Bandung — Ancaman terhadap anak dan remaja kini tidak hanya datang dari lingkungan pergaulan. Ruang digital juga dapat menjadi pintu masuk propaganda intoleransi, kebencian, hingga ajakan kekerasan yang sulit dikenali jika komunikasi antara anak dan orang dewasa di sekitarnya tidak terbangun dengan baik.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Polda Jawa Barat dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat, Pencegahan Ekstremisme pada Anak melalui Penguatan Keluarga dan Sekolah” di Aula Moeryono Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).
Kapolda Jabar Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H., yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa perlindungan anak dari paparan paham ekstremisme bukan hanya tanggung jawab kepolisian. Keluarga dan sekolah dinilai memiliki peran penting karena menjadi lingkungan terdekat dalam kehidupan anak.
Perkembangan teknologi informasi, menurut Kapolda, menghadirkan peluang sekaligus risiko. Internet dapat memperluas akses pengetahuan, tetapi juga dimanfaatkan untuk menyebarkan konten intoleransi, kebencian, dan ajakan kekerasan.
Karena itu, deteksi dini perlu dibangun melalui komunikasi terbuka antara anak, orang tua, dan pendidik. Pengawasan aktivitas digital juga perlu dilakukan secara proporsional, tanpa mengabaikan ruang tumbuh dan privasi anak.
FGD yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pejabat utama Polda Jabar, perwakilan Densus 88 AT Polri, Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama, Diskominfo, kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling (BK), komite sekolah, hingga pengurus OSIS.
Salah satu langkah yang disampaikan dalam forum itu adalah optimalisasi program Polisi Peduli Pendidikan. Melalui program tersebut, personel kepolisian direncanakan hadir sebagai pembina upacara setiap Senin di sekolah-sekolah di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Materi edukasi yang akan diberikan mencakup bahaya narkoba, perundungan, kenakalan remaja, serta wawasan kebangsaan. Program ini diarahkan agar pembinaan kepada pelajar tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Selain itu, Polda Jabar menyebut akan memperkuat kolaborasi dengan Densus 88 AT dan instansi terkait, memanfaatkan sarana keagamaan, serta mengembangkan media edukasi interaktif untuk mendukung pembentukan karakter anak.
Perhatian juga diarahkan pada persoalan lain yang berpotensi merusak masa depan remaja, seperti penyalahgunaan obat keras ilegal, judi online, pinjaman online, dan eksploitasi anak di ruang siber.
Dalam pesannya kepada para pelajar, Kapolda menekankan tiga hal: bijak menggunakan media sosial, berani melapor kepada orang dewasa tepercaya ketika mengalami tekanan atau perundungan, serta membangun sikap toleran dan kritis dalam menghadapi perbedaan.
FGD tersebut turut diisi pemaparan materi dari Satgaswil Densus 88 AT Polri, Dinas Pendidikan, dan Ditres PPA & PPO Polda Jabar. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi serta rencana tindak lanjut yang terukur.
Pada akhirnya, upaya melindungi anak tidak cukup hanya dengan mengenalkan bahaya ekstremisme. Anak juga membutuhkan lingkungan keluarga yang terbuka, sekolah yang aman, serta orang dewasa yang bersedia mendengar ketika mereka menghadapi persoalan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan dalam forum tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pendampingan dan edukasi yang konsisten di sekolah maupun lingkungan keluarga. Dengan begitu, pencegahan tidak hanya menjadi slogan, tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari anak dan remaja.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Kerikil.id
Sumber: Bid Humas Polda Jawa Barat,Diolah Redaksi
