Kerikil.id | Bandung – Pengungkapan jaringan live streaming pornografi oleh Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Barat (Ditressiber Polda Jabar) membuka mata publik tentang betapa terorganisasinya bisnis konten dewasa di ruang digital. Di balik layar situs vidiox.asia, terdapat sebuah sindikat yang memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk meraup keuntungan ratusan juta rupiah dalam waktu singkat.
Kasus yang membongkar keterlibatan tersangka BU selaku pengelola platform dan AE sebagai salah satu talent utama ini, bukan sekadar kriminalitas biasa. Ini adalah potret nyata bagaimana ruang digital dimanipulasi menjadi industri pemuas syahwat terselubung yang dikemas secara profesional.
Penyidikan kepolisian menunjukkan bahwa sindikat ini bekerja dengan skema pemasaran yang rapi. Mereka tidak lagi mengandalkan forum tersembunyi di dark web, melainkan memanfaatkan platform arus utama yang digandrungi generasi muda: TikTok.
Tersangka AE memanfaatkan popularitas dan algoritma media sosial tersebut untuk mempromosikan situs vidiox.asia. Lewat konten-konten pemikat, AE mengarahkan pengikutnya untuk masuk ke ekosistem yang lebih tertutup. Ketika calon konsumen tertarik, mereka diarahkan ke situs utama untuk melakukan registrasi.
Sistem yang dibangun oleh tersangka BU menyerupai layanan streaming premium legal. Penonton diwajibkan memilih paket durasi dan mentransfer sejumlah uang ke rekening penampungan sebelum bisa menyaksikan aksi tanpa busana secara langsung.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., membeberkan secara rinci bagaimana transaksi haram ini terjadi di ruang digital.
“Setelah melakukan pembayaran ke rekening yang disediakan oleh tersangka BU, tersangka AE selaku talent atau pemeran wanita selanjutnya melakukan adegan tanpa busana atau bugil secara live,” kata Kombes Hendra, Sabtu (31/10/2026).
Skema akses berbayar inilah yang sempat membuat bisnis ilegal ini bertahan selama satu tahun sejak Oktober 2025, sebelum akhirnya dihentikan oleh patroli siber Ditressiber Polda Jabar dan laporan dari masyarakat.
Aspek yang paling mencengangkan dari kasus ini adalah nilai perputaran uang dan skala operasinya. Dalam kurun waktu sekitar satu tahun, sindikat ini berhasil mengumpulkan perputaran uang sebesar Rp750 juta.
Pembagian hasil digital ini memperlihatkan posisi tawar yang timpang. Tersangka BU selaku otak digital mengantongi Rp300 juta bersih. Sementara Rp450 juta sisanya dibagi-bagi kepada lebih dari 10 orang talent wanita yang direkrutnya dari berbagai daerah.
Penangkapan AE dan BU di dua lokasi yang berjauhan—Sumatera Utara dan Jakarta—menegaskan bahwa sindikat ini beroperasi secara desentralisasi. Mereka mengendalikan server, administrasi keuangan, dan produksi konten dari jarak jauh, hanya bermodalkan laptop, ponsel, dan koneksi internet stabil. Polisi pun menyita belasan HP, laptop, router, pakaian siaran, kartu ATM, hingga puluhan video rekaman sebagai barang bukti.
Langkah tegas Polda Jabar yang menjerat pelaku dengan pasal berlapis menunjukkan keseriusan negara dalam memagari moralitas digital. Selain UU Pornografi, polisi juga menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara.
Direktur Reserse Siber Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Dr. Ronald Fredy Christian Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penindakan ini merupakan langkah konkret kepolisian dalam membersihkan ruang siber dari konten negatif.
“Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Jawa Barat dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi, khususnya aktivitas di ruang digital yang mengandung unsur pornografi,” tegas Kombes Ronald.
Kasus vidiox.asia menjadi alarm keras bagi ekosistem digital Indonesia. Kemudahan transaksi elektronik serta masifnya promosi terselubung di media sosial membuat industri pornografi lokal rentan tumbuh subur secara senyap.
Polda Jawa Barat pun mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial maupun berbagai platform digital. Partisipasi publik dinilai menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai kejahatan siber ini.
“Apabila masyarakat mengetahui adanya aktivitas yang melanggar hukum, diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian melalui kantor kepolisian terdekat maupun kanal pengaduan resmi Polda Jawa Barat agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Kombes Ronald.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi Kerikil.id
Sumber : Bid Humas Polda Jabar, Diolah Redaksi
