Kerikil.id | Indramayu – Keberadaan 100 karung atau sekitar satu ton beras bantuan pangan pemerintah yang ditemukan di garasi rumah Kuwu Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Publik menunggu penjelasan mengenai asal-usul beras tersebut, alasan penyimpanannya, hingga kepastian apakah bantuan itu telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.
Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Sukajati mendesak agar pemeriksaan terhadap persoalan tersebut dilakukan secara transparan. Mereka meminta penanganannya tidak berhenti pada penyelesaian administratif, tetapi juga mampu mengungkap fakta terkait tata kelola dan distribusi bantuan pangan.
Desakan itu muncul setelah penanganan persoalan tersebut dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Indramayu untuk diperiksa melalui Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus).
Koordinator AMUK Sukajati, Nanang Khaerul, mengatakan pihaknya mencermati perdebatan yang berkembang di masyarakat, terutama mengenai perbandingan biaya penanganan perkara dengan nilai beras yang ditemukan.
Menurut Nanang, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat melalui perhitungan nominal kerugian. Ada hak masyarakat penerima bantuan yang harus menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan.
“Logika efisiensi anggaran atau hitung-hitungan untung-rugi akuntansi tidak bisa diterapkan dalam hukum pidana, terlebih yang menyangkut dana publik dan bantuan sosial,” kata Nanang dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, bantuan pangan pemerintah bukan sekadar komoditas yang dapat dihitung berdasarkan nilai rupiahnya. Beras tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat.
Nanang juga merujuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia menyoroti Pasal 4 yang mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana apabila unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah terpenuhi.
Meski demikian, ada atau tidaknya tindak pidana dalam persoalan tersebut tetap harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang. Keberadaan beras di garasi rumah kepala desa tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana ataupun menentukan pihak yang bertanggung jawab.
AMUK juga menyoroti wacana penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif. Nanang berpandangan, persoalan bantuan pangan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak semestinya disederhanakan hanya menjadi persoalan pengembalian barang atau kerugian.
Pemeriksaan Inspektorat Dinantikan, Kuwu Perlu Beri Penjelasan
Di tengah desakan tersebut, pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Indramayu menjadi salah satu tahapan yang dinantikan masyarakat. Hasilnya diharapkan dapat menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari asal-usul 100 karung beras, alasan penyimpanannya di garasi rumah Kuwu, mekanisme distribusi, hingga kepastian apakah seluruh bantuan telah diterima warga yang berhak.
Inspektorat juga diharapkan menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan, temuan yang diperoleh, serta langkah tindak lanjut apabila ditemukan persoalan dalam tata kelola penyaluran bantuan.
Di sisi lain, Kuwu Sukajati perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan beras bantuan tersebut berada di garasi rumahnya, siapa yang menempatkannya, bagaimana status penyalurannya, serta apakah terdapat kendala dalam proses distribusi.
Penjelasan kedua pihak penting agar persoalan ini tidak hanya berkembang berdasarkan asumsi maupun pernyataan sepihak. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai fakta di lapangan, bukan sekadar perdebatan mengenai siapa yang benar atau salah.
Bagi warga penerima bantuan, persoalan paling mendasar adalah kepastian bahwa beras yang menjadi hak mereka benar-benar sampai sesuai ketentuan. Karena itu, pemeriksaan diharapkan tidak hanya menjelaskan keberadaan beras tersebut, tetapi juga memastikan apakah ada penerima manfaat yang dirugikan dan bagaimana pemenuhan hak mereka.
AMUK menyatakan menghormati proses pemeriksaan yang sedang berjalan. Namun, organisasi tersebut meminta hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terus dibayangi spekulasi.
“Negara memang harus menghitung efisiensi anggaran, tetapi marwah hukum dan hak rakyat kecil tidak pernah bisa dinilai dengan rupiah,” ujar Nanang.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Inspektorat Kabupaten Indramayu mengenai hasil pemeriksaan maupun penjelasan langsung dari Kuwu Sukajati terkait keberadaan 100 karung beras tersebut.
Redaksi Kerikil.id membuka ruang konfirmasi, hak jawab, dan hak koreksi kepada Inspektorat Kabupaten Indramayu maupun Pemerintah Desa Sukajati agar seluruh fakta dapat disampaikan secara berimbang kepada masyarakat.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Kerikil.id
Sumber: Keterangan tertulis Koordinator AMUK Sukajati,Diolah Redaksi
