Kerikil.id | Indramayu – Ketika air bersih tidak mengalir sebagaimana mestinya, masyarakat menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.
Aktivitas rumah tangga terganggu, kebutuhan sanitasi terhambat, bahkan sebagian pelanggan harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Persoalan inilah yang kembali menjadi sorotan terhadap pelayanan Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu.
Melalui surat terbuka kepada Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu, Rahmatna Tarigan, jurnalis demokratis.net sekaligus Sekretaris DPC PPWI, menyampaikan kritik dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan distribusi air bersih serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perusahaan daerah tersebut.
Surat terbuka itu tidak hanya menyoroti persoalan teknis distribusi air, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana manajemen menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan dasar pelanggan.
Rahmatna menilai, gangguan distribusi, tekanan air yang tidak stabil, pemerataan pelayanan, hingga keluhan mengenai kualitas air perlu mendapat perhatian serius. Penjelasan mengenai gangguan teknis, keterbatasan sumber air baku, sedimentasi pipa, maupun pengurasan jaringan, menurutnya, harus diikuti langkah penyelesaian yang terukur.
Dalam suratnya, ia mempertanyakan sampai kapan masyarakat harus menghadapi persoalan pelayanan yang sama tanpa kepastian perbaikan.
“Jangan sampai masyarakat hanya diwajibkan membayar tagihan, sementara hak untuk memperoleh pelayanan air bersih secara layak justru tidak terpenuhi secara konsisten,” demikian salah satu kritik yang disampaikan Rahmatna.
Pelayanan Pelanggan Harus Menjadi Tolok Ukur
Bagi perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum, keberhasilan tidak cukup diukur dari program kerja, laporan administrasi, maupun capaian internal organisasi.
Kontinuitas distribusi, kualitas air, tekanan jaringan, kecepatan penanganan pengaduan, dan kepuasan pelanggan semestinya menjadi bagian penting dalam mengukur kinerja perusahaan.
Karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan pelayanan, wilayah terdampak, langkah perbaikan jaringan, serta target waktu penyelesaian.
Persoalan pasokan air baku dan kondisi infrastruktur memang dapat menjadi tantangan operasional. Namun, pelanggan juga berhak mengetahui bagaimana manajemen mengatasi kendala tersebut dan memastikan gangguan serupa tidak terus berulang.
Dalam konteks pengawasan publik, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat menilai apakah langkah pembenahan yang dilakukan perusahaan benar-benar menjawab kebutuhan pelanggan.
Profesionalisme Pegawai dan Dugaan Nepotisme Perlu Diklarifikasi
Selain pelayanan air bersih, surat terbuka tersebut turut mempertanyakan pengelolaan SDM di lingkungan Perumdam Tirta Darma Ayu.
Rahmatna mempertanyakan apakah penerimaan dan penempatan pegawai telah dilaksanakan berdasarkan kompetensi, kualifikasi pendidikan, keahlian, integritas, serta kebutuhan organisasi.
Ia juga menyinggung adanya persepsi dan dugaan di tengah masyarakat mengenai kemungkinan pengaruh kedekatan personal atau relasi tertentu dalam proses penerimaan maupun penempatan pegawai.
Namun, dugaan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang terbukti. Diperlukan penjelasan manajemen, dokumen pendukung, serta pemeriksaan objektif untuk mengetahui apakah proses kepegawaian telah berjalan sesuai prinsip profesionalitas dan ketentuan yang berlaku.
Rahmatna berpandangan, perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan dasar masyarakat tidak semestinya menjadi ruang kompromi bagi kepentingan kelompok atau hubungan kekerabatan.
Setiap jabatan, menurutnya, harus diisi oleh orang yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab sesuai bidang pekerjaannya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian kompetensi, persoalan kedisiplinan, atau pelanggaran dalam proses kepegawaian, manajemen diminta melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai aturan.
Bupati sebagai KPM Diminta Tidak Lepas dari Pengawasan
Sorotan terhadap Perumdam Tirta Darma Ayu juga diarahkan kepada Bupati Indramayu selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).
Rahmatna mendorong pemerintah daerah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara serius. Menurutnya, persoalan pelayanan yang terus dikeluhkan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan operasional biasa tanpa evaluasi terhadap tata kelola perusahaan.
Dalam surat terbukanya, ia menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Direktur Utama Perumdam, antara lain:
1.Mengevaluasi sistem distribusi air bersih, terutama wilayah yang mengalami gangguan berulang.
2.Membuka informasi mengenai penyebab gangguan, rencana perbaikan jaringan, dan target penyelesaian.
3.Memastikan kualitas air yang didistribusikan memenuhi standar kesehatan dan ketentuan yang berlaku.
4.Mengevaluasi kompetensi, kinerja, kedisiplinan, serta kesesuaian penempatan pegawai.
5.Menjelaskan mekanisme penerimaan dan penempatan pegawai secara transparan.
6.Memperkuat saluran pengaduan pelanggan agar setiap laporan memperoleh tindak lanjut yang jelas.
7.Menyampaikan perkembangan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkala kepada masyarakat.
Tuntutan tersebut menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap perusahaan daerah yang mengelola layanan dasar masyarakat.
Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan internal. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa kebijakan dan langkah manajemen benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan yang dirasakan pelanggan.
Perumdam Perlu Menjawab Kritik dengan Data
Surat terbuka tersebut menjadi pengingat bahwa perusahaan daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan.
Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu perlu memberikan penjelasan mengenai kondisi distribusi air, kendala operasional, program perbaikan jaringan, serta mekanisme penanganan keluhan pelanggan.
Klarifikasi mengenai pengelolaan SDM juga diperlukan untuk menjawab pertanyaan publik tentang proses rekrutmen, standar kompetensi, dan penempatan pegawai.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu menjelaskan bagaimana fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Perumdam dijalankan, termasuk langkah evaluasi apabila ditemukan persoalan dalam pelayanan maupun tata kelola perusahaan.
Redaksi menilai, kritik masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang patut mendapat perhatian. Namun, setiap dugaan mengenai penyimpangan harus tetap diuji berdasarkan fakta dan bukti, bukan sekadar persepsi.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai program dan rencana kerja perusahaan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa air bersih tersedia, pengaduan ditangani, dan pelayanan diberikan secara profesional.
Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pembenahan pelayanan Perumdam Tirta Darma Ayu bukan sekadar tuntutan pelanggan, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh tanggapan langsung dari Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu maupun Bupati Indramayu terkait kritik dan tuntutan dalam surat terbuka tersebut. Redaksi membuka ruang konfirmasi, hak jawab, dan hak koreksi kepada pihak-pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Kerikil.id
Sumber: Surat terbuka Rahmatna Tarigan, Jurnalis demokratis.net dan Sekretaris DPC PPWI,Diolah Redaksi
