Keriki.id – Indramayu – Kasus dugaan pelecehan yang melibatkan korban sejumlah siswa di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, kembali menjadi perhatian publik. Anggota Komisi II DPRD Indramayu, H. Edi Fauzi, menyoroti adanya dugaan upaya intimidasi terhadap para korban dalam proses penanganan perkara tersebut.
Edi Fauzi menyampaikan hal itu usai mengunjungi salah satu rumah korban, Jumat (24/4/2026).
Berdasarkan hasil komunikasi dengan sejumlah korban dan orang tua siswa, jumlah siswa yang sebelumnya dilaporkan sekitar 13 orang kini berkembang menjadi diduga mencapai puluhan siswa yang mengaku mengalami peristiwa serupa.
“Dari hasil penelusuran di lapangan, kami menerima informasi adanya dugaan upaya yang mengarah pada intimidasi terhadap korban agar tidak memberikan keterangan dalam proses penanganan kasus ini,” ujar Edi Fauzi.
Ia menegaskan DPRD Indramayu akan terus mengawal penanganan kasus tersebut agar berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta mendorong aparat penegak hukum, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Indramayu, untuk melakukan pendalaman secara profesional dan transparan.
Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu untuk segera memberikan pendampingan psikologis kepada para korban guna pemulihan kondisi mental mereka.
“Saya berharap ada langkah cepat dari instansi terkait untuk memastikan pendampingan bagi para korban, baik secara hukum maupun psikologis,” tambahnya.
Sementara itu, kuasa hukum korban dari Kantor Hukum Anas & Partners, Muhammad Ainun Najib Surahman, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu untuk menindaklanjuti informasi yang berkembang, termasuk memastikan tidak adanya upaya yang menghambat proses hukum.
Berdasarkan keterangan keluarga dan para korban, saat ini tercatat sekitar 20 siswa yang telah menyampaikan pengakuan sebagai korban. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mendampingi para korban agar dapat memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum tanpa tekanan dari pihak manapun.
“Kami memastikan seluruh korban mendapatkan ruang yang aman untuk menyampaikan keterangan dalam proses hukum,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi atas dugaan yang disampaikan tersebut.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi
Sumber: Liputan langsung Anggota DPR Komisi II, Kuasa Hukum dan Masyarakat