Kerikil.id, Indranayu – Pembukaan kawasan industri secara besar-besaran di Kabupaten Indramayu dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sektor pendukung, khususnya ketersediaan bahan baku alam seperti material tambang. Kondisi ini dikhawatirkan menjadi tantangan serius bagi pengembangan kawasan industri Indramayu ke depan, terutama memasuki tahun 2026.
Minimnya keberadaan quarry tambang yang memiliki izin resmi di Indramayu membuat pelaku industri dan kontraktor kesulitan memenuhi kebutuhan material pembangunan. Akibatnya, sebagian besar bahan baku harus didatangkan dari luar daerah dengan biaya logistik yang tidak sedikit.
Selain keterbatasan lokasi tambang berizin, proses perizinan usaha pertambangan juga dinilai masih rumit dan memakan waktu. Hal tersebut berdampak langsung pada kelancaran pembangunan kawasan industri yang saat ini terus digenjot oleh pemerintah untuk menarik investasi.
Kondisi ini dinilai ironis, mengingat Indramayu tengah diproyeksikan sebagai salah satu daerah penyangga industri strategis di Jawa Barat. Tanpa dukungan ketersediaan material lokal yang legal dan berkelanjutan, efisiensi pembangunan kawasan industri dikhawatirkan terganggu.
Sejumlah pihak menilai, jika permasalahan ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin akan muncul dampak lanjutan, mulai dari meningkatnya biaya pembangunan, terhambatnya proyek strategis, hingga potensi tumbuhnya aktivitas tambang ilegal akibat tingginya kebutuhan material.
Untuk itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan pusat, seperti pemetaan potensi bahan galian, percepatan dan penyederhanaan perizinan tambang sesuai aturan, serta penguatan pengawasan agar pemanfaatan sumber daya alam tetap berkelanjutan.
Dengan sinergi kebijakan yang tepat, diharapkan pengembangan kawasan industri Indramayu dapat berjalan seimbang antara percepatan investasi dan kesiapan sumber daya pendukungnya.
*Opini Redaksi*
