Kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Bupati Indramayu Syaefudin bersama Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta berbagai instansi terkait sebagai bagian dari penguatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

Rakor dipimpin Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha. Dalam arahannya, Dadang menegaskan bahwa program pemenuhan gizi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa yang memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat.

Menurutnya, optimalisasi pemantauan dan pengawasan menjadi faktor penting agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan tepat sasaran. Ia juga menyampaikan masih terdapat satuan tugas percepatan di daerah yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi pelaksanaan program, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan pemahaman teknis melalui forum rakor.

“Program ini untuk masyarakat luas, sehingga membutuhkan dukungan penuh serta komunikasi yang baik agar pelaksanaannya dapat dipahami dan berjalan optimal,” ujar Dadang.

Dalam rakor tersebut turut dipaparkan berbagai materi strategis, di antaranya implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, standar teknis dan higienitas SPPG, hingga mekanisme penyiapan serta distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.

Selain itu, dilakukan pula evaluasi terhadap sejumlah SPPG yang belum memenuhi standar operasional, termasuk unit pelayanan yang sempat disuspensi di wilayah Kabupaten Indramayu dan Subang sebagai bagian dari upaya perbaikan kualitas layanan.

Wakil Bupati Indramayu Syaefudin menegaskan bahwa keberadaan SPPG memiliki peran strategis sebagai garda depan dalam memastikan kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak, memperoleh asupan gizi yang cukup, seimbang, dan berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar program bantuan makanan, tetapi langkah strategis dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan akurasi sistem pelaporan, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Melalui pengawasan yang diperkuat dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Indramayu berharap setiap makanan yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan nilai gizi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta menilai pemenuhan gizi sebagai isu strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

Ia menegaskan pemerintah daerah perlu terlibat sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan SPPG agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap lahir langkah-langkah konkret dan solusi implementatif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPPG di daerah, sehingga program pemenuhan gizi dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat dan sejahtera.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi
Sumber: Diolah dari Rilis Diskominfo Indramayu