JAKARTA | Langkah tak biasa ditunjukkan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Alih-alih menunggu sorotan membesar, ia justru mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan pesawat khusus saat kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada 15 Februari 2026.
Kunjungan tersebut berkaitan dengan agenda peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar. Namun bagi Nasaruddin, transparansi lebih penting daripada asumsi publik.
“Kali ini kita datang lagi untuk menyampaikan terkait kemarin kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, menggunakan pesawat khusus. Saya datang ke sini untuk menyampaikan hal itu,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Nasaruddin mengungkapkan bahwa kedatangannya ke KPK bukan hal baru. Ia pernah berkonsultasi dan bahkan menyerahkan pemberian yang ia anggap berpotensi syubhat dalam konteks penyelenggaraan haji.
Baginya, pelaporan sejak awal adalah bentuk mitigasi dan komitmen moral. Ia berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi jajaran Kementerian Agama maupun penyelenggara negara lainnya.
“Laporkan apa adanya. Jangan khawatir. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik,” tegasnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut inisiatif tersebut sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi konflik kepentingan.
Menurutnya, ada tiga pesan penting dari langkah Menteri Agama: komitmen pemberantasan korupsi, keteladanan bagi ASN dan penyelenggara negara, serta edukasi kepada masyarakat dan pihak swasta agar tidak memberikan hadiah dalam bentuk apa pun kepada pejabat publik.
“Kita sejak awal melakukan mitigasi, khususnya pencegahan korupsi,” ujarnya.
Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap integritas pejabat negara, langkah proaktif seperti ini menjadi sorotan tersendiri. Bukan karena ada pelanggaran yang terbukti, melainkan karena kesadaran untuk menjelaskan sebelum muncul prasangka.
Di era ketika kepercayaan publik menjadi mata uang paling berharga, transparansi bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan.(*)