Kerikil.id | Indramayu – Persoalan akses keluar-masuk kapal nelayan di kawasan pesisir Eretan tidak hanya berkaitan dengan pendangkalan alur muara. Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Indramayu juga menjadi perhatian dalam upaya menjaga kelangsungan aktivitas melaut dan perekonomian masyarakat pesisir.
Hal tersebut mengemuka saat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari Eretan Kulon, Kabupaten Indramayu, Selasa (28/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Dendi Hermadi, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyusun skema kolaborasi untuk mempercepat sekaligus merutinkan pengerukan alur muara yang selama ini mengalami pendangkalan.
Menurut Dendi, salah satu alternatif yang sedang dikaji adalah kerja sama antara koperasi nelayan dengan pemilik alat berat, termasuk memanfaatkan fasilitas milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Indramayu.
“Dengan kondisi efisiensi saat ini, kita coba cari skema kerja sama. Di Indramayu, DKP sudah punya alat berat dan tongkangnya. Nanti kita buatkan skema kerja sama, misalnya dari sisi substitusi BBM-nya,” ujar Dendi.
Ia menilai pengerukan yang dilakukan secara berkala akan membantu menjaga kelancaran aktivitas pelayaran nelayan.
“Kalau alur terhambat hingga nelayan harus menunggu tiga hari untuk melaut, tentu akan berdampak terhadap penghasilan mereka. Banyak potensi ekonomi yang hilang karena kapal tidak bisa segera berlayar,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ono Surono menyatakan dukungannya terhadap upaya penyediaan anggaran operasional, khususnya untuk kebutuhan BBM kapal tongkang dan ekskavator yang digunakan dalam pengerukan alur muara.
“Kita harus terus mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat membantu kebutuhan BBM operasional kapal tongkang ber-ekskavator, baik milik pemerintah daerah maupun koperasi, sehingga pengerukan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain membahas pendangkalan muara, Ono Surono juga menyoroti persoalan pasokan BBM bagi nelayan di wilayah Pantura. Menurutnya, ketersediaan BBM merupakan faktor penting agar aktivitas melaut tidak terganggu.
Dalam pernyataannya, Ono Surono berharap distribusi BBM bagi nelayan dapat berjalan lebih optimal, mengingat keberadaan Kilang Pertamina RU VI Balongan yang berada di Kabupaten Indramayu.
“Setiap kali ada persoalan kelangkaan BBM di Indramayu, Pertamina harusnya sadar diri. Kilang Pertamina RU VI Balongan itu lokasinya ada di Indramayu, jangan sampai istilahnya ‘tikus mati di lumbung padi’,” ujar Ono.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi agar distribusi BBM bagi nelayan berjalan lancar dan tidak menghambat aktivitas penangkapan ikan di wilayah Indramayu maupun daerah Pantura lainnya.
Kelancaran distribusi BBM dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas nelayan, sekaligus mendukung roda perekonomian masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan maupun PT Pertamina Patra Niaga terkait pernyataan tersebut. Apabila tanggapan resmi telah diterima, berita ini akan diperbarui sebagai bagian dari pemenuhan asas keberimbangan.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Kerikil.id
Sumber: Wawancara dengan Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Dendi Hermadi dan keterangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono.
