Kerikil.id | Bandung – Persoalan percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja telah lama menjadi momok bagi para pencari kerja di berbagai kawasan industri di Indonesia. Alih-alih mendapatkan penghasilan, warga yang tengah berjuang mencari nafkah justru kerap terjebak praktik pemerasan sebelum sempat bekerja.
Merespons keresahan yang mengakar tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi mendeklarasikan perang terbuka terhadap segala bentuk percaloan tenaga kerja. Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bertepatan dengan peluncuran program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) serta uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Praktik pungli di pintu gerbang kawasan industri bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan masalah struktural yang membawa dampak berlapis. Dalam analisanya, Jenderal Polisi Suyudi menyoroti bahwa sindikat percaloan ini bergerak dengan berbagai modus, mulai dari beroperasi di perimeter luar kawasan hingga disinyalir melibatkan oknum internal perusahaan.
Keberadaan praktik premanisme berkedok penyaluran kerja ini dinilai menciptakan dua kerugian besar, diantaranya membebani finansial para pencari kerja yang mayoritas berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah dan merusak iklim investasi nasional serta mencederai kepastian hukum di daerah, yang pada akhirnya dapat membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya.
Guna memutus mata rantai kejahatan tersebut dari hulu ke hilir, Kapolri mengeluarkan instruksi keras kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda di Indonesia untuk menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” tegas Jenderal Polisi Suyudi di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta jajaran Forkopimda Jawa Barat.
Untuk memastikan instruksi ini berjalan efektif di lapangan, Polri membangun mekanisme respons cepat dan pengawasan berlapis melalui tiga pilar utama dengan membuka layanan pengaduan masyarakat bebas pulsa melalui Call Center 110 agar korban maupun saksi dapat melapor dengan cepat, mengoptimalkan jaringan Bhabinkamtibmas hingga ke level desa dan kelurahan untuk memetakan potensi percaloan di wilayah permukiman pencari kerja serta emperketat koordinasi pengawasan bersama sistem pengamanan internal (satpam) di masing-masing perusahaan guna menutup celah keterlibatan oknum orang dalam.
Di sisi lain, kehadiran Polri dalam isu ketenagakerjaan sempat memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan antarlembaga. Menjawab hal ini, Jenderal Polisi Suyudi memberikan penegasan bahwa program Poliran sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha.
Sebaliknya, Poliran diposisikan sebagai wadah fasilitator dan katalisator lintas sektor. Program ini dirancang untuk membangun ekosistem penyaluran tenaga kerja yang transparan, dengan mempertemukan langsung para pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja resmi yang bersih dari biaya ilegal.
“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” pungkas Kapolri.
Melalui sinergi antara penegakan hukum yang represif terhadap para calo dan pendekatan preventif lewat program Poliran, Polri berupaya mengembalikan marwah kawasan industri sebagai ruang tumbuh ekonomi yang adil bagi pekerja maupun pelaku usaha.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi Kerikil.id
Sumber : Bid Humas Polda Jabar, Diolah Redaksi
