Kerikil.id | Indramayu – Persoalan temuan satu ton beras yang diduga berkaitan dengan bantuan pangan di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, belum berakhir. Alih-alih mereda, kasus tersebut kini mendapat sorotan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Sukajati.
Pada Kamis (12/11/2026), perwakilan AMUK Sukajati mendatangi DPRD Kabupaten Indramayu untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta agar persoalan tersebut ditangani secara terbuka dan tuntas. Mereka berharap proses pemeriksaan tidak berhenti pada urusan administrasi, tetapi berlanjut sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Dalam pertemuan bersama Komisi I DPRD Indramayu itu, hadir pula perwakilan Inspektorat Kabupaten Indramayu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Camat Haurgeulis.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut beras yang disebut sebagai bantuan pangan dan dilaporkan ditemukan di dalam sebuah mobil minibus di garasi pribadi Kuwu Sukajati. Jumlahnya diperkirakan mencapai satu ton atau sekitar 100 karung.
Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan sekadar soal keberadaan beras di suatu tempat. Hal yang lebih penting adalah memastikan asal-usul beras, status penyalurannya, serta apakah hak warga penerima bantuan telah terpenuhi.
Koordinator AMUK Sukajati, Nanang Khaerul, meminta agar hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara serius. Ia menegaskan, persoalan yang menyangkut bantuan bagi masyarakat tidak semestinya diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum.
“Kami mengapresiasi Komisi I yang ikut mengawal kasus ini. Tapi kami minta prosesnya jangan hanya berhenti pada persoalan administrasi. Apabila terbukti, harus ada langkah tegas berupa pemberhentian Kuwu maupun Ketua BPD, dan kasus pidananya harus tetap berjalan,” ujar Nanang dengan nada tegas.
AMUK juga menyampaikan tuntutan agar pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab mendapat sanksi tegas. Nanang menyebut, tuntutan mereka mencakup evaluasi jabatan Kuwu dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga proses hukum apabila unsur pelanggaran pidana terpenuhi.
“Menurut kami, kasus ini bukan kasus Tipidkor biasa, karena berkaitan langsung dengan hak warga miskin penerima bantuan pangan,” tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Inspektorat Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa Irbansus telah melakukan pemeriksaan atau audit investigatif selama kurang lebih dua pekan.
Hasil pemeriksaan itu direncanakan akan dipaparkan kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Indramayu pada pekan berikutnya. Tahapan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai hasil pemeriksaan sekaligus menentukan langkah penanganan selanjutnya sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Audit sudah kami lakukan selama dua minggu terakhir oleh Irbansus. Rencananya, minggu depan kami akan langsung melakukan ekspos ke Unit Tipidkor Polres Indramayu,” ungkap perwakilan Inspektorat Indramayu dalam forum audiensi.
Rencana penyampaian hasil pemeriksaan kepada Unit Tipidkor menjadi salah satu hal yang ditunggu AMUK. Mereka berharap proses tersebut tidak berhenti pada pemaparan semata, tetapi ditindaklanjuti apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Meski demikian, hasil audit dan proses penegakan hukum tetap perlu ditunggu. Keberadaan beras di lokasi yang disebutkan belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Asal-usul barang, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme penyalurannya harus dipastikan melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain persoalan beras, pertemuan tersebut juga menyinggung status Ketua BPD Sukajati yang disebut memiliki hubungan keluarga sebagai suami dari Kuwu. Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai persyaratan dan kelayakan jabatan Ketua BPD.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Endang Efendi, S.E., M.M., menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta Plt. Kepala DPMD untuk meninjau kembali persyaratan serta ketentuan yang berkaitan dengan jabatan Ketua BPD Sukajati.
“Terkait keberadaan Ketua BPD, Komisi I telah langsung menyampaikan kepada Plt. Kadis PMD agar segera mengevaluasi kembali kebenaran syarat menjadi Ketua BPD,” tegas Endang.
Peninjauan tersebut diperlukan agar persoalan tidak hanya berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat, tetapi dapat dijelaskan berdasarkan aturan yang berlaku. Hubungan keluarga saja tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran; penilaiannya harus mengacu pada persyaratan dan ketentuan hukum yang relevan.
Endang juga menyatakan Komisi I akan memantau perkembangan hasil pemeriksaan Inspektorat, rencana penyampaian hasil kepada Unit Tipidkor Polres Indramayu, serta tindak lanjut DPMD terkait status Ketua BPD.
Aspirasi AMUK Sukajati di DPRD memperlihatkan bahwa masyarakat menginginkan kejelasan atas persoalan yang menyangkut bantuan pangan. Bagi warga penerima, yang paling mendasar adalah kepastian bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.
Kini, perhatian tertuju pada hasil audit investigatif Inspektorat dan tindak lanjut aparat penegak hukum. Transparansi proses, kejelasan hasil pemeriksaan, serta kesempatan bagi pihak-pihak yang disebut dalam persoalan ini untuk memberikan penjelasan menjadi bagian penting agar penanganan kasus berlangsung adil.
Hingga berita ini disusun, keterangan langsung dari Kuwu Sukajati dan Ketua BPD Sukajati mengenai temuan beras maupun persoalan status jabatan Ketua BPD belum tercantum dalam bahan informasi yang diterima redaksi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Kerikil.id
Sumber: Liputan Langsung
