Kerikil.id | Purwakarta — Rencana pemerintah pusat merekrut sekitar 30 ribu manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu respons dari daerah. Sejumlah pengurus Koperasi Merah Putih di Kabupaten Purwakarta meminta kejelasan mekanisme dan pembagian peran agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih di tingkat pelaksana.
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan, sebelumnya menyampaikan bahwa rekrutmen tahap awal akan membuka sekitar 30.000 formasi. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola koperasi agar lebih profesional dan berdaya saing.
Di tingkat daerah, para pengurus koperasi menilai kebijakan tersebut perlu disertai petunjuk teknis yang jelas, terutama terkait posisi dan kewenangan antara manajer profesional dan pengurus yang telah lebih dulu menjalankan operasional.
“Kami sudah membangun koperasi dari nol dengan berbagai keterbatasan. Harapannya, ada kejelasan peran agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujar salah satu pengurus Koperasi Merah Putih tingkat kecamatan di Purwakarta, Jum’at (18/4/2026).
Menurutnya, kehadiran tenaga profesional dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi. Namun, kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan penghargaan terhadap pengurus yang telah berkontribusi sejak awal.
Para pengurus mengingatkan, tanpa skema yang jelas, rekrutmen manajer dari luar berpotensi memicu ketidakharmonisan di internal organisasi serta mengganggu soliditas yang telah terbangun.
Sebagai tindak lanjut, pengurus Koperasi Merah Putih se-Kabupaten Purwakarta berencana melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Purwakarta. Audiensi tersebut akan menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan kebijakan.
Beberapa poin yang akan diajukan antara lain transparansi proses rekrutmen, peluang bagi pengurus aktif untuk terlibat, serta pengakuan atas dedikasi yang telah diberikan.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, para pengurus menegaskan tetap mendukung program pemerintah dalam penguatan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan.
“Kami mendukung program ini, namun perlu ada kejelasan agar tidak menimbulkan polemik di lapangan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lebih rinci dari pihak terkait mengenai mekanisme teknis rekrutmen maupun skema integrasi antara manajer profesional dan pengurus koperasi yang telah ada.
Para pengurus berharap, melalui dialog yang terbuka, kebijakan ini dapat berjalan lebih adil, inklusif, dan mampu memperkuat koperasi tanpa mengabaikan peran pelaku di daerah.
Penulis: Samsul H.S
Editor: Redaksi
