Kerikil.id | Indramayu – Tumpukan karung beras yang tiba di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jumat (11/9/2026), bukan sekadar urusan distribusi pangan.
Di balik penyalurannya, ada pengawasan yang diarahkan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang berhak tanpa pungutan dan dalam kondisi layak konsumsi.
Pengawasan tersebut dilakukan Perum Bulog Kantor Cabang Indramayu bersama sejumlah unsur terkait saat monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan di desa tersebut.
Kepala Cabang Bulog Indramayu, Apip Wijaya, turun langsung memantau proses penyaluran. Dalam kegiatan itu turut hadir unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu, Dinas Sosial, Kejaksaan, Kepolisian, serta Danramil setempat.
Menurut Apip, pengawasan diperlukan agar proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah adanya pungutan kepada masyarakat penerima bantuan.
“Tujuan monitoring ini adalah untuk memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga menegaskan bahwa seluruh proses ini gratis, tidak boleh ada pungutan liar dalam bentuk apa pun kepada masyarakat,” kata Apip di lokasi penyaluran.
Besarnya jumlah bantuan yang didistribusikan membuat pengawasan menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Untuk periode Juli hingga September 2026, alokasi bantuan pangan di Kabupaten Indramayu tercatat mencapai 9.513.990 kilogram beras untuk 317.133 Penerima Bantuan Pangan (PBP).
Sementara di Desa Sukamelang, bantuan yang disalurkan pada kegiatan tersebut diperuntukkan bagi 1.222 PBP, dengan total beras mencapai 36.660 kilogram.
Selain memastikan ketepatan penyaluran, perhatian juga diberikan terhadap kualitas beras. Bulog menyebut beras bantuan yang didistribusikan merupakan beras kualitas medium dan telah melalui pemeriksaan sebelum dikirim dari gudang.
Namun, persoalan kualitas tidak berhenti ketika beras meninggalkan gudang. Kondisi selama perjalanan, termasuk faktor cuaca maupun persoalan teknis lainnya, tetap memungkinkan memengaruhi kondisi komoditas ketika sampai di titik pembagian.
Karena itu, Bulog membuka ruang pengaduan bagi penerima apabila menemukan beras yang dinilai tidak sesuai atau mengalami penurunan mutu.
“Kalau ada keluhan terkait kualitas beras yang diterima, silakan langsung hubungi petugas Bulog yang siaga di desa setempat. Laporan akan langsung kami teruskan ke gudang pengiriman agar beras tersebut segera diganti dengan yang baru,” ujar Apip.
Bagi warga penerima, pesan yang disampaikan Bulog cukup sederhana: bantuan pangan merupakan hak penerima dan proses penyalurannya tidak dipungut biaya.
Pengawasan bersama yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mempersempit celah penyimpangan sekaligus memastikan bantuan pangan yang jumlahnya mencapai ribuan ton tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Kerikil.id
Sumber: Liputan Langsung
