Dari Seragam Bhayangkara ke Ruang Budaya, Jejak Panjang Anton Charliyan di Jawa Barat

Kerikil.id | Bandung — Seragam kepolisian memang sudah dilepas. Namun bagi Anton Charliyan, ruang pengabdian tidak berhenti ketika masa dinas berakhir.

Nama mantan Kapolda Jawa Barat itu kembali berada di ruang publik, kali ini melalui aktivitas sosial dan kebudayaan. Pada 2026, Anton dipercaya memimpin Majelis Adat Sunda (MASDA) Jawa Barat periode 2026/2027.

Perjalanan tersebut memperlihatkan perubahan ruang aktivitas seorang perwira yang puluhan tahun berada di lingkungan kepolisian: dari menangani persoalan keamanan dan penegakan hukum, kemudian masuk ke ruang masyarakat, adat dan kebudayaan.

Dari Reserse hingga Pimpinan Kepolisian

Anton Charliyan merupakan lulusan Akpol 1984. Dalam perjalanan kariernya, ia menempuh sejumlah pendidikan pengembangan kepolisian, termasuk PTIK, Sespim, Sespati dan Lemhannas.

Fase awal kariernya banyak bersentuhan dengan dunia reserse. Catatan Pikiran Rakyat menyebut Anton pernah terlibat dalam pengusutan kasus Marsinah dan kemudian perkara Munir ketika bertugas di lingkungan Polda Metro Jaya. Ia juga pernah bertugas di Bareskrim Polri.

Karier tersebut kemudian berkembang ke berbagai jabatan struktural dan kewilayahan. Menurut catatan yang dimuat Pikiran Rakyat, Anton pernah menduduki 27 posisi jabatan sepanjang kariernya di Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Wakalemdiklat Polri.

Salah satu jabatan yang membuat namanya semakin dikenal publik adalah Kepala Divisi Humas Polri. Dari posisi tersebut, pengalaman di bidang penegakan hukum dan komunikasi publik menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebelum kemudian dipercaya memimpin kepolisian daerah.

Anton pernah menjadi Kapolda Sulawesi Selatan sebelum ditugaskan sebagai Kapolda Jawa Barat.

Kembali ke Tanah Priangan

Pada Desember 2016, Anton resmi menjabat Kapolda Jawa Barat. Ia sebelumnya pernah menjadi Kapolwil Priangan, sehingga wilayah Jawa Barat bukan kawasan yang sepenuhnya baru baginya. Catatan sejarah jabatan Kapolda Jabar menempatkan Anton sebagai Kapolda pada 12 Desember 2016 hingga 25 Agustus 2017.

Di Jawa Barat, salah satu pendekatan yang dikenalkannya adalah PDLTT—Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, Terstruktur dan Terukur.

Pada masa kepemimpinannya, persoalan keamanan juga berhadapan dengan dinamika sosial yang cukup kompleks. Salah satunya adalah penanganan teror bom panci di Cicendo, Bandung, pada Februari 2017.

Peristiwa tersebut menjadi bagian dari catatan tugas Anton ketika memimpin Polda Jabar. Dokumentasi pemerintah daerah pada masa itu juga mencatat pemberian penghargaan kepada personel yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut.

Namun, pekerjaan kepolisian tidak hanya berhadapan dengan perkara pidana. Hubungan dengan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan.

Salah satu contohnya adalah pemberian penghargaan Honorary Police kepada sejumlah tokoh dari berbagai unsur masyarakat Jawa Barat pada 2017. Langkah tersebut memperlihatkan upaya membangun kemitraan antara kepolisian dan elemen masyarakat.

Ketika Pengabdian Berubah Bentuk

Setelah purnatugas, aktivitas Anton tidak berhenti. Ia sempat masuk ke dunia politik dan kemudian semakin banyak terlihat dalam kegiatan sosial serta kebudayaan.

Perubahan itu menarik karena ruang yang dihadapinya juga berubah.

Jika sebelumnya persoalan yang dihadapi berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, kini perhatian Anton banyak bersentuhan dengan identitas budaya, masyarakat adat dan pelestarian tradisi.

Pada 2026, ia dipercaya menjadi Ketua Umum Majelis Adat Sunda Jawa Barat periode 2026/2027.

Dalam peran tersebut, isu kampung adat menjadi salah satu perhatian. Pelestarian budaya tidak lagi semata-mata berbicara tentang pertunjukan atau simbol tradisi, tetapi juga bagaimana adat tetap hidup di tengah masyarakat yang terus berubah.

Dari Kemitraan Polisi ke Masyarakat Adat

Ada satu benang merah yang dapat dilihat dari dua fase perjalanan tersebut: hubungan dengan masyarakat.

Ketika berada di kepolisian, Anton pernah mendorong kemitraan dengan berbagai unsur masyarakat. Setelah purnatugas, ruang tersebut menjadi lebih spesifik ketika ia masuk ke lingkungan sosial dan kebudayaan Sunda.

Perubahan peran ini membuat perjalanan Anton tidak berhenti pada daftar jabatan.

Dari Akpol 1984, dunia reserse, Mabes Polri, Kadiv Humas, Kapolda Sulawesi Selatan hingga Kapolda Jawa Barat, perjalanan itu kemudian berlanjut di luar institusi kepolisian.

Kini, persoalan yang dihadapinya bukan lagi hanya bagaimana menjaga keamanan, tetapi juga bagaimana masyarakat mengenali, merawat dan meneruskan kebudayaannya.

Bagi Jawa Barat, perubahan tersebut membawa satu pertanyaan yang lebih luas ketika seseorang meninggalkan jabatan formal, sejauh mana pengalaman panjang selama bertugas masih dapat digunakan untuk memberi manfaat di tengah masyarakat?

Anton Charliyan kini menjalani fase berbeda. Seragam Bhayangkara telah menjadi bagian dari masa lalu, sementara ruang adat dan kebudayaan menjadi salah satu tempat baru untuk melanjutkan pengabdiannya.