JAKARTA | Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Polri mendapat sorotan langsung dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kepala BPOM Taruna Ikrar turun langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (21/1/2026), untuk memastikan setiap porsi makanan benar-benar aman sebelum sampai ke tangan masyarakat.
Pengecekan dilakukan secara menyeluruh, tidak sekadar formalitas. Mulai dari asal bahan baku, proses penyimpanan, hingga tahapan akhir sebelum makanan dibagikan, seluruh rantai pengolahan tak luput dari pengawasan.
“Kami melihat dari hulu ke hilir. Bahan bakunya dari mana, disimpan di mana, hingga pengecekan terakhir sebelum dibagikan. Semua kami cek secara objektif,” ujar Taruna Ikrar.
Hasilnya, SPPG Polri dinilai menjalankan prosedur di atas standar. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian BPOM adalah screening akhir makanan, termasuk uji kimia untuk mendeteksi zat berbahaya seperti arsen, formalin, dan senyawa kimia lain yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Langkah ini disebut Taruna sebagai nilai tambah yang jarang diterapkan secara konsisten di banyak dapur pelayanan publik.
“Ada pemeriksaan kimia dan mikrobiologi sebelum distribusi. Ini nilai plus. Karena itu kami menyimpulkan, SPPG Polri telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur,” ungkapnya.
Dari hasil penilaian tersebut, BPOM memberikan nilai A plus kepada SPPG Polri. Seluruh standar keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah dinyatakan terpenuhi, mulai dari manajemen bahan baku, kebersihan dapur, hingga kontrol kualitas akhir.
Penilaian ini memperkuat keyakinan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menempatkan keamanan pangan sebagai prioritas utama. Di balik satu porsi makanan gratis, terdapat proses panjang pengawasan yang ketat demi melindungi kesehatan masyarakat. (*)
