Kerikil.id | Indramayu — Di balai Desa Sidadadi, Kecamatan Haurgeulis, Senin (5/10/2026), pembicaraan soal anggaran pemerintah tidak berhenti pada angka-angka di atas kertas.
Di hadapan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga ikut dibicarakan, mulai dari infrastruktur pedesaan, drainase pertanian, embung hingga kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Pertemuan itu menjadi bagian dari pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 di Daerah Pemilihan Jabar XII.
Bagi warga, yang lebih penting bukan seberapa besar anggaran yang tercantum dalam dokumen pemerintah, melainkan apakah pembangunan benar-benar sampai ke desa dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Ono Surono mengatakan, pengawasan terhadap APBD harus dilakukan sampai ke tingkat bawah. Menurut dia, program pemerintah provinsi di bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan hingga bantuan sosial harus dapat dirasakan masyarakat.
“Pengawasan ini bukan hanya soal memeriksa angka anggaran di atas kertas. Saya ingin memastikan bahwa program-program Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2026, baik sektor infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran hingga ke level desa,” tegas Ono.
Keluhan Infrastruktur Jadi Sorotan
Dalam dialog tersebut, persoalan infrastruktur menjadi salah satu perhatian.
Kondisi drainase desa dan drainase pertanian dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, terutama ketika hujan dan musim tanam berlangsung.
Selain drainase, aspirasi yang muncul juga menyangkut embung dan kebutuhan alsintan untuk mendukung sektor pertanian.
Bagi masyarakat Pantura seperti Haurgeulis, persoalan tersebut bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur yang berfungsi baik ikut menentukan kelancaran aktivitas warga dan produktivitas pertanian.
Ono menyebut wilayah Pantura, khususnya Dapil Jabar XII, perlu mendapat perhatian agar pembangunan tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu dan meninggalkan kawasan lainnya.
Ia mendorong agar program pembangunan yang berasal dari APBD Jawa Barat benar-benar merespons kebutuhan masyarakat.
Jangan Berhenti di Forum Aspirasi
Persoalan berikutnya adalah bagaimana aspirasi tersebut diterjemahkan menjadi program.
Ono mendorong pemerintah desa agar tertib menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurutnya, pengelolaan data dan penginputan kebutuhan pembangunan secara sistematis penting agar usulan dari desa dapat masuk dalam mekanisme perencanaan pemerintah.
Dengan begitu, kebutuhan masyarakat tidak hanya berhenti sebagai catatan dalam forum pertemuan.
SIPD juga dinilai dapat memperkuat akuntabilitas dalam pengajuan program maupun bantuan keuangan pemerintah daerah.
Namun bagi masyarakat, ukuran akhirnya tetap sederhana: apakah usulan yang disampaikan benar-benar berujung pada perbaikan fasilitas dan pelayanan.
DPRD Kabupaten Ikut Mengawal
Dalam pertemuan tersebut, Ono didampingi Anggota DPRD Kabupaten Indramayu sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Indramayu, H. Edi Fauzi.
Edi menyatakan siap mengawal aspirasi yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten agar dapat disinergikan dengan program pemerintah provinsi.
Menurutnya, sejumlah persoalan lokal, termasuk pemeliharaan infrastruktur di wilayah Haurgeulis, perlu didorong melalui pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
“Kami di DPRD Kabupaten Indramayu siap bersinergi dan mengawal penuh tindak lanjut dari temuan serta aspirasi yang dihimpun hari ini,” ujar Edi.
Dialog tersebut juga melibatkan unsur Kecamatan Haurgeulis, pamong desa, tokoh masyarakat, kelompok tani dan kader posyandu.
Kehadiran berbagai unsur itu membuat pembahasan tidak hanya berkutat pada satu sektor. Infrastruktur, pertanian dan pelayanan masyarakat menjadi bagian dari persoalan yang dibawa dalam forum.
Warga Menunggu Bukti Setelah Pengawasan
Pengawasan APBD pada akhirnya tidak cukup hanya menghasilkan pernyataan bahwa pemerintah akan lebih transparan atau program akan dikawal.
Ada pekerjaan lanjutan yang menunggu setelah pertemuan berakhir.
Ono mengatakan aspirasi dan berbagai kendala birokrasi yang ditemukan di Desa Sidadadi akan dibawa ke parlemen untuk dievaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pernyataan itu kini berhadapan dengan harapan warga agar persoalan yang disampaikan tidak berhenti sebagai dokumentasi kunjungan kerja.
Sebab bagi masyarakat desa, keberhasilan pengawasan APBD bukan diukur dari banyaknya agenda pertemuan, melainkan dari perubahan yang terlihat setelah anggaran dijalankan.
Drainase yang berfungsi, fasilitas publik yang lebih baik, dukungan terhadap petani dan program pembangunan yang tepat sasaran menjadi bentuk paling nyata dari keberpihakan anggaran kepada masyarakat.
Dari Sidadadi, bola kini berada di meja pemerintah dan parlemen.
Aspirasi sudah disampaikan. Persoalannya tinggal satu seberapa jauh keluhan warga itu benar-benar berubah menjadi kebijakan dan pembangunan yang bisa mereka rasakan.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi Kerikil.id
Sumber: liputan langsung
