JAKARTA | Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Namun, sebagian besar nilai ekonomi dari ibadah suci ini masih “melayang” ke pihak eksternal.
Kini, langkah strategis Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui BPKH Limited mulai mengubah peta permainan Indonesia tidak lagi hanya menjadi pembeli musiman, tetapi mulai menjadi pemain utama dalam ekosistem ekonomi haji.
Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, menjelaskan, misi BPKH Limited bukan mengambil alih layanan haji, melainkan menanam pijakan strategis melalui investasi langsung di sektor haji dan umrah. Tujuannya sederhana: agar nilai ekonomi yang besar setiap tahun juga kembali menguatkan dana haji dan memberi manfaat nyata bagi jamaah.
“Indonesia tidak lagi hanya membeli layanan, tapi mulai punya posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi haji,” tegas Arief.
Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah, menambahkan, kedaulatan ekonomi haji bukan soal komersialisasi ibadah. “Ibadah tetap ibadah. Tapi tata kelola ekonominya harus profesional dan efisien, serta berpihak pada jamaah,” katanya. Salah satu contoh nyata adalah penyediaan konsumsi penuh bagi jamaah pada fase pra dan pasca Armuzna tahun lalu, meski menghadapi kendala logistik dan regulasi ketat.
Selain itu, pengembangan Kampung Haji menjadi bagian dari strategi besar ini. Kampung Haji dirancang sebagai ekosistem terpadu di Tanah Suci yang memperkuat posisi Indonesia mulai dari layanan, logistik, hingga aktivitas ekonomi yang relevan bagi jamaah.
“BPKH siap berkolaborasi dalam Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, tapi strategi nasional untuk mengukuhkan posisi Indonesia dalam ekosistem haji global,” ujar Fadlul.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia bergerak dari sekadar “pembayar jasa” menjadi pemegang kendali strategis, membuka jalan agar setiap nilai ekonomi dari ibadah haji juga kembali kepada jamaah dan negeri.(*)
