Kerikil.id | Indramayu – Program revitalisasi tambak yang tengah berjalan di Kabupaten Indramayu memunculkan beragam tanggapan di tengah warga pesisir.
Sebagian petambak menilai program tersebut dapat membuka peluang peningkatan produktivitas perikanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, sejumlah warga mengaku masih menyimpan kekhawatiran terkait dampak sosial dan keberlangsungan mata pencaharian mereka.
Menanggapi dinamika tersebut, Prof. Dr. H. Sugianto, Guru Besar Hukum Tata Negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, menilai pemerintah perlu memastikan proses revitalisasi berjalan secara terbuka, humanis, dan tetap memperhatikan kepentingan warga terdampak.
Menurut Prof Sugianto, pembangunan sektor perikanan merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun pelaksanaannya juga harus dibarengi pendekatan sosial yang baik agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Ia menilai pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan investasi semata, tetapi juga perlu memperhatikan perlindungan serta kepastian bagi warga yang terdampak langsung oleh program revitalisasi.
“Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi secara terbuka agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat program tersebut,” ujarnya.
Prof Sugianto mengatakan munculnya pro dan kontra dalam sebuah pembangunan berskala besar merupakan hal yang wajar. Karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting agar proses pembangunan berjalan kondusif.
“Sosialisasi yang berkelanjutan penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan dan masyarakat dapat memahami arah pembangunan yang sedang dijalankan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap warga yang terdampak langsung. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan adanya solusi yang adil, termasuk kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika ada masyarakat yang terdampak, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan dan solusi yang baik agar pembangunan tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan sosial,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof Sugianto menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya proyek yang dibangun, tetapi juga sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.
“Pembangunan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan daerah dan keberlangsungan kehidupan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, pemerintah terus mendorong pengembangan sektor perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan warga dinilai menjadi kunci agar program revitalisasi dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Di tengah proses revitalisasi tambak tersebut, sebagian warga berharap pembangunan yang dilakukan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tambak dan perikanan.
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi
Sumber: Keterangan Prof. Dr. H. Sugianto
