MAJALENGKA | Bupati Majalengka H. Eman Suherman turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat, Kamis (22/1/2026).
Peninjauan dilakukan di Blok Nanggerang, Kelurahan Simpeureum, sebagai bagian dari finalisasi perencanaan sebelum proyek pendidikan strategis tersebut memasuki tahap konstruksi fisik.
Kunjungan lapangan ini bertujuan memverifikasi kesiapan lahan, kesesuaian tata ruang, serta aksesibilitas lokasi yang akan menjadi tempat berdirinya Sekolah Rakyat program unggulan Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi 166 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Majalengka.
Dalam keterangannya di lokasi, Bupati Eman Suherman menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare yang telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Sekolah Rakyat tersebut dirancang memiliki daya tampung hingga 100 siswa, dengan rencana groundbreaking pada Februari 2026 melalui koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Ini adalah bentuk perhatian nyata Bapak Presiden terhadap peningkatan kualitas pendidikan, termasuk di Kabupaten Majalengka. Nilai investasi pembangunan Sekolah Rakyat ini diperkirakan mencapai Rp6,5 miliar,” ujar Bupati Eman, didampingi sejumlah kepala perangkat daerah.
Salah satu perhatian utama dalam survei lapangan adalah pengaturan akses kendaraan berat selama proses pembangunan. Pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif guna meminimalisasi dampak sosial serta mencegah kerusakan jalan lingkungan warga.
Sebagai solusi, Pemkab Majalengka memutuskan membuka jalur logistik alternatif sepanjang 170 meter dengan memanfaatkan lahan milik warga di sekitar area POM.
“Kami tidak ingin pembangunan ini justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan menyewa lahan warga selama satu tahun untuk akses kendaraan proyek. Pembiayaannya menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai bentuk komitmen daerah mendukung program strategis nasional,” jelasnya.
Lebih jauh, Bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Majalengka juga berpeluang memperoleh program lanjutan Sekolah Terpadu (SD–SMP–SMA) dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dan kebutuhan lahan sekitar 30 hektare.
“Kepercayaan Pemerintah Pusat sangat ditentukan oleh kesiapan daerah. Karena itu, sinergi antar-OPD, khususnya dalam perizinan dan administrasi, harus berjalan cepat dan presisi agar tidak terjadi keterlambatan,” tegasnya.
Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Majalengka optimistis dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih inklusif, representatif, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (th)
